(PDF) MAKALAH HUKUM KEPAILITAN Meiyuli Yuli Academia.edu
B. Syarat-syarat dan Dasar Hukum Kepailitan Menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 ada dua syarat : ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan 1 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 175. 2 Sutan Remmy Syahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 328. 2 kembali. Dengan cara seperti ini kemungkinan besar bahwa debitor dapat melunasi 6 Victor Situmorang & Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 18. 7 Kartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran(Jakarta:Pramadya Pramita, 1974), hlm. 11. 8 Zaeny Asyhadie, Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 225 Hukum Kepailitan Indonesia mendatang. Kata kunci: Debitur; Kepailitan; Kreditur; Perlindungan Hukum 1. Pendahuluan Kepailitan adalah sita umum yang dijalankan melalui Pengadilan Niaga, di mana di dalam kepailitan yang menjadi modal utama adalah adanya utang piutang, yang selanjutnya akan dilakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. A. Dasar Hukum Kepailitan Sebagai dasar umum (peraturan umum) dari lembaga kepailitan ialah Kitab hukum Perdata (KUH-Perdata), khususnya pasal 1131 dan 1132. Sedangkan dasar hukum yang khusus tentang kepailitan di Indonesia saat ini diatur dalam "UU No. 4 tahun 1998. f 3 B. Pernyataan Kepailitan 1. Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baikyang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan penormaan; berbagai prinsip tersebut dalam hukum positif Indonesia. Buku "Hukum Kepailitan di Indonesia" ini merupakan upaya penulis untuk menambah referensi ilmu hukum yang berkembang saat ini khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Hukum Kepailitan memberikan pengertian mengenai bagaimana debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dapat dinyatakan pailit. Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia dapat diselesaikan dalam rentang waktu yang telah direncanakan. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga praktisi hokum di Indonesia, karena dalam buku ini memuat materi-materi dasar dalam Hukum Kepailitan Indonesia. Penulis tidak lupa pada kesempatan yang baik ini TINJAUAN HUKUM KEPAILITAN . A. Pengertian Umum Kepailitan . Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan "pailit". Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun. Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia 163 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September 2016 c. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pasal 2. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang Makalah Hukum Kepailitan. Uploaded by: Alvita Noveransa. Download PDF. Report this document. Description TUGAS HUKUM KEPAILITAN. DOSEN PENGAMPU : SUGENG SUSILA, S.H ., M.H. DISUSUN OLEH : NOERMA SAFITRI (A1011181272) PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK 2019 KATA PENGANTAR. Sembiring Sentosa,Hukum Dagang, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Fred B.G.Tumbuan, Pokok-pokok Penyempurnaan Aturan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan,Jakarta,3-14 Agustus 1998. manusia dibandingkan hukum kepailitan yang dulu pernah hadir di dunia. Regulasi mengenai kepailitan merupakan bagian yang penting dalam setiap sistem hukum dan dapat dijumpai dalam The Hammurabi Code (2250 Sebelum Masehi), The . 2 Twelve Tables of The Roman Republic (450 Sebelum Masehi), The Talmud (200 Apakah Anda ingin mempelajari tentang hukum kepailitan di Indonesia? Jika ya, Anda dapat membaca buku Hukum Kepailitan karya Rahayu Hartini, seorang dosen hukum di Universitas Negeri Padang. Buku ini menjelaskan tentang konsep, asas, prosedur, dan dampak dari kepailitan bagi debitur dan kreditur. Buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus dan analisis kritis tentang praktik hukum kepailitan. MAKALAH HUKUM KEPAILITAN Dosen Pengampu: Dr.Wirmie Eka Putra.,S.E,M.,si.,CIQnR.,CSRS Adi Ikhsan Syukri,S.E.,M.M Disusun Oleh: Nurulfa_C0C021028 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI 2023 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada khadirat Allah swt yang telah melimpahkan nikmat rahmat Dan hidayahNya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia.Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perspektif
HUKUM KEPAILITAN Edisi Pertama Prenada Media
PPT HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG PowerPoint
Buku Hukum Kepailitan Kreditur dalam Pailit Penerbit Deepublish
(DOC) Upaya Hukum Kepailitan John Rich Academia.edu
Makalah Hukum Kepailitan Fix PDF
Makalah Hukum Kepailitan PDF
Hukum Kepailitan PDF
HUKUM KEPAILITAN DR. FL. YUDHI PRIYO AMBORO, S.H., M.HUM. Store
(PDF) Makalah Hukum Kepailitan Mailing Aldianti Academia.edu
Makalah Hukum Kepailitan
Resume Hukum Kepailitan HUKUM KEPAILITAN 1. Pengertian Kepailitan dan
(DOC) MAKALAH HUKUM KEPAILITAN Ririn Liana Academia.edu
MAKALAH HUKUM KEPAILITAN & PKPU (Fix) PDF
Makalah Kepailitan PDF